Esensi Partai Politik ; Kembali ke Rakyat

 Esensi Partai Politik ; Kembali ke Rakyat

Tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai—Clinton Rossiter

Demikianlah peran Partai Politik (Parpol) dalam negara demokrasi modern menurut Rossiter. Dalam negara demokrasi keberadaan parpol adalah keniscayaan karena parpollah sarana perjuangan bagi rakyat untuk kepentingannya. Parpol juga menjadi sarana yang diperlukan untuk memenangi pemilu dan memimpin pemerintahan.

Definisi parpol selama ini memang dipahami sebagai wadah dan cara untuk mendapatkan kontrol atas kekuasan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik. Namun definisi yang sedikit berbeda disampaikan oleh Ronal Reagan (1984) yang mengatakan bahwa orang bersatu dalam parpol karena keyakinan tertentu tentang seperti apa seharusnya pemerintah. Disini Reagan menekankan tentang aspek akar ideologis dalam definisi sebuah parpol.

Definisi parpol yang ada selalu menuai kontroversi apakah murni demi merebut kekuasan atau juga memperjuangan aspek ideologis tentang bagaimana pemerintahan seharusnya berjalan serupa yang disampaikan reagan.

Di Indonesia sendiri yang bersistem multipartai, keberadaan parpol baru sangat mewarnai sistem politik sejak reformasi. Namun masih banyak amanah reformasi yang belum terwujud. Janji kesejahteraan masih jauh panggang dari api. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin masih menganga. Korupsi masih menjadi musuh utama kita. Intoleransi dan politik identitas masih mewarnai politik dengan sangat dominan.

Demokrasi di Indonesia sebagaimana kata Rossiter diatas menempatkan parpol sebagai sentral. Namun sejauh ini, kebijakan parpol lebih banyak diarahkan menjadi kepentingan segelintir elit ketimbang bermuara pada kepentingan publik.

Hal-hal ini yang mendasari kelahiran PSI 6 tahun lalu. Kehadiran PSI ditujukan untuk memutus rantai kepentingan ekonomi – elit politik yang tak segan mengorbankan kepentingan rakyat. PSI menawarkan kebaharuan dari segala perspektif dan aksi politik.

Namun, selama 6 tahun PSI berdiri, tujuan untuk memiliki kontrol atas kekuasaan memang masih belum sepenuhnya terwujud. Masih jauh. Dalam Pemilu 2019, PSI belum berhasil menembus Parliamentary Threshold sehingga nilai-nilai yang ingin diperjuangkan PSI masih belum mewarnai legislasi dan kebijakan publik di DPR RI. Namun begitu, aksi ideologis PSI untuk memperjuangkan apa yang seharusnya pemerintah lakukan masih bisa diperjuangkan di daerah-daerah dimana PSI memiliki anggota DPRD.

Kehadiran anggota legislatif PSI di daerah dalam setahun ini cukup mampu mewarnai politik tanah air. Kerja politik anggota DPRD DKI William misalnya menemukan kejanggalan rancangan APBD DKI yang menganggarkan pembelian lem Aibon senilai RP. 82.8 M serta anggaran ATK senilai ratusan miliar. Aksi politikus PSI ini mendapat respon positif dari konstituen karena dianggap mampu mengawasi penggunaan uang negara dengan sebaik-baiknya.

Kehadiran PSI dalam sistem politik di DKI Jakarta khususnya telah berhasil memberikan makna dan rasa tentang bagaimana seharusnya parpol menjadi wakil rakyat yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat bukan kepentingan segelintir elit.

Parpol sudah seharusnya tak sekedar bergerak bila hanya ada dalam parlemen nasional saja atau menduduki jabatan-jabatan publik . Parpol non parlemen pun tetap harus memperjuangkan ideologi mereka di tengah masyarakat.

Karena itu, meski belum menempatkan kadernya di DPR RI dan jabatan publik lainnya, PSI tetap harus memperjuangkan nilai-nilai ideologi yang dianut. Di daerah-daerah dimana PSI belum mendapatkan kepercayaan untuk duduk dalam sistem perwakilan dan jabatan publik, kader harus tetap memperjuangkan kepentingan rakyat. Parpol harus kembali ke rakyat dimana ia dilahirkan.

Dalam rangka itu, bertepatan dengan HUT PSI ke-6 ini saya sebagai Plt Ketua Umum DPP PSI telah menyampaikan instruksi kepada seluruh anggota legislatif, pengurus, dan kader di seluruh Indonesia. Pertama, Seluruh anggota legislatif PSI harus tetap hadir dan bekerja untuk rakyat. Anggota legislatif supaya terus mengawasi anggaran pro-rakyat serta membangun kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kedua, Seluruh pengurus dan kader PSI harus selalu memelihara sensitifitas terhadap keprihatinan yang menimpa rakyat dan berusaha untuk mencari solusi atas kondisi tersebut.

Ketiga, kader PSI supaya terus menggelar program-program untuk membantu rakyat secara nyata. Membangun akses-akses wifi gratis secara mandiri untuk meringankan beban rakyat dan siswa di masa pandemi dan lainnya. Keempat, terus melakukan aksi pembagian makanan atau obat-obatan kepada rakyat yang membutuhkan. Meski kecil namun mampu memberikan solusi terhadap keprihatinan rakyat. Kelima, Seluruh struktur PSI terus bekerja membangun soliditas dan solidaritas organisasi. Struktur PSI terus diperkuat sehingga PSI nanti siap untuk menghadapi pemilu 2024.

Bagaimanapun juga demi memperjuangkan nilai-nilai ideologi partai, PSI harus terus berusaha keras untuk memenangkan pemilu 2024 nanti. Kekuasaan harus diisi oleh anak-anak muda progresif yang memiliki mimpi-mimpi indah tentang demokrasi yang seharusnya menyejahterakan rakyat bukan sekedar menyejahterakan segelintir elit semata. Demokrasi berarti kekuasaan rakyat dan karena itu pulalah parpol harus kembali kepada rakyat.

Facebook Comments
Komentar Facebook