Edit

Kontak Kami

Gerakan Disiplin Nasional Melawan COVID-19

 Gerakan Disiplin Nasional Melawan COVID-19

Kabar terbaru dari situs website covid19.go.id menyebutkan jumlah angka positif Covid-19 di Indonesia sudah menyentuh angka 2.033.421 orang pada 23 juni 2021. Penambahan kasus baru sebanyak 15.308 orang yang merupakan rekor baru kasus tertinggi selama pandemi. Angka yang melonjak tajam ini mengkonfirmasi bahwa gelombang kedua covid19 telah melanda Indonesia.

Munculnya gelombang kedua covid ini sudah diprediksi banyak pihak karena juga terjadi di banyak negara. India misalnya pada bulan April 2021 mengalami penambahan kasus hingga 300 ribu orang perhari. Diketahui peningkatan kasus baru di India ini sebagai tingkat kecepatan infeksi tertinggi di dunia. Bahkan Direktur Institute Ilmu Kedokteran India, Randeep Guleria sebagaimana termuat di Times of India (minggu, 20/06/2021), mengatakan India mungkin akan terkena gelombang ketiga karena banyak orang mengabaikan protokol kesehatan.

Bayangan akan parahnya kasus covid 19 di India membuat kita cemas hal serupa akan terjadi di Indonesia. Saya melihat ada kesamaan antara India dan Indonesia yakni jumlah penduduk yang banyak, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta kedisiplinan akan protokol kesehatan yang rendah.

Pada tulisan ini saya mencoba mereview perjalanan kita melawan virus covid 19 sejak tahun lalu. Saya tidak akan membahas apakah Indonesia perlu lockdown seperti anjuran epidiomolog atau PPKM Mikro seperti pilihan pemerintah. Namun mencoba menggali kekurangan yang ada selama ini sehingga kekhawatiran-kekhawatiran kita semua dapat kita sampaikan kepada pihak terkait di pemerintahan.

Disiplin dari Hulu ke Hilir

Kita setidaknya dapat mengkategorikan penanganan pandemi dari aspek hulu dan hilir. Hulu adalah inisiatif pemerintah untuk menangani pandemi ini berupa perumusan dan penegakkan kebijakan maupun aturan-aturan hukum. Sementara, di hilir terdapat respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait pandemi serta bagaimana masyarakat menyikapi pandemi itu sendiri. Dua hal ini saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, dan kedisiplinan pemerintah di hulu dan masyarakat di hilir menjadi kunci penentu dalam mengatasi persoalan terkait dengan pandemi Covid-19.

Pertama, kita mencoba untuk mengevaluasi upaya penegakan hukum dan kebijakan yang telah dilakukan. Pemerintah terlihat kurang disiplin dalam menegakkan aturan yang dibuat sendiri. Hal terdekat yang bisa kita lihat adalah pembukaan tempat wisata ketika libur lebaran beberapa bulan lalu. Terjadi penumpukan wisatawan di berbagai tempat wisata antara lain di Ancol Jakarta, pantai Pangandaran, tempat wisata Jogja, Bali dan banyak daerah lainnya.

Pemerintah Daerah dan pengelola tempat wisata tidak mampu melaksanakan pembatasan kunjungan sehingga saya sendiri menilai gelombang kedua covid saat ini lebih disebabkan oleh aktivitas wisata lokal ini ketimbang dengan ritual mudik itu sendiri. Oleh karena itu penegakan displin untuk mematuhi protokol kesehatan ini menjadi penting. Bila penegakan protokol kesehatan ini berjalan setengah-setengah maka laju pertumbuhan pandemi akan semakin sulit kita tanggulangi.

Implementasi kebijakan yang tidak dijalankan dengan maksimal berdampak buruk pada pesan yang akhirnya diterima oleh masyarakat di hilir. Masyarakat makin tidak mengindahkan himbauan untuk Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi (5 M). Longgarnya upaya penegakan hukum membuat masyarakat berpikir bahwa keadaan telah kembali normal dan tidak perlu lagi mengikuti himbauan untuk menjaga diri dari Covid-19, dan hal itu merupakan kekeliruan yang besar.

Kedua, kita coba mengevaluasi pemerintah dari sisi 3 T (Testing, Tracing dan Treatmen). Dari sisi Testing, sejak awal pandemi pemerintah terlihat kesulitan dalam melakukan testing yang masiv dan merata di Indonesia. Sejak pandemi dimulai pada bulan Maret 2020, baru pada Januari 2021 jumlah pemeriksaan spesimen di Indonesia mampu memenuhi standar WHO sebanyak 1.000 orang per-1.000.000 penduduk setiap minggunya. Pemerintah membutuhkan waktu 10 bulan untuk memenuhi standar WHO dengan kata lain selama sepuluh bulan sebelumnya jumlah pengetesan oleh pemerintah berada dibawah standar.

Terkait tracing atau pelacakan kontak, Indonesia masih belum dapat memenuhi standar WHO hingga saat ini. Menurut Halida P Hastuti, Ahli Genetika Molekuler dan Biokimia PT Kalbe Farma (Antara, 26/04/2021) upaya pelacakan covid 19 di Indonesia masih relatif tertinggal bila mengacu pada standar WHO. Kemampuan Indonesia hingga April 2021 hanya sekitar delapan orang dari satu penderita. Jumlah ini sangat rendah bila dibandingkan dengan standar WHO yang mengharuskan pelacakan 25 orang dari satu penderita.

Masih tingginya positive rate ini menunjukkan bahwa kedisiplinan untuk melakukan pengetesan serta pelacakan kontak Indonesia harus ditingkatkan secara signifikan demi menekan laju peningkatan kasus positif di Indonesia. Kurangnya pelacakan kontak memberikan peluang lebih besar kepada kasus positif terutama Orang Tanpa Gejala (OTG) untuk terus menyebarkan infeksi virus ke orang lain.

Ketiga, buramnya peta rencana dalam melakukan vaksinasi. Berdasarkan data bulan Juni, jumlah vaksinasi harian Indonesia mencapai 640 ribu. Juru Bicara Vaksinasi Covid 19 Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan target dari presiden Jokowi sejumlah 700 ribu perhari belum tercapai dan masih diupayakan oleh pemerintah. Untuk bulan Juli sendiri pemerintah menargetkan untuk 1 juta vaksinasi perhari.

Tercapainya target vaksinasi ini merupakan keharusan dalam menurunkan laju pandemi. Herd Immunity hanya akan dicapai bila vaksinasi menyentuh setidaknya hingga 70 persen jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pencapaian vaksinasi ini hendaknya menjadi fokus utama pemerintah mengingat keterbatasan tenaga kesehatan beserta infrastrukturnya yang saat ini mulai kewalahan dalam menangani pasien.

Sementara itu di sisi lain, kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi juga tidak meningkat lebih baik. Masih banyak kalangan masyarakat yang menolak untuk vaksinasi dengan berbagai alasan. Ada yang tidak mau divaksin dengan alasan takut dengan efek samping bahkan ada yang menolak dengan alasan vaksinasi ini adalah sebuah bisnis terselubung oleh pihak tertentu. Dengan kondisi yang demikian maka target vaksinasi pemerintah menjadi semakin berat.

Vaksinasi seharusnya tidak hanya menjadi sekedar ajakan saja namun juga harus dibarengi dengan sosialisasi dan penyuluhan. Untuk saat ini kita akui penyuluhan dan sosialisasi pentingnya vaksinasi belum maksimal dilakukan oleh pemerintah. Sehingga sebagian masyarakat masih mempercayai informasi sesat yang banyak beredar di beragam media sosial mengenai efek samping serta efektivitas vaksin.

Pembenahan Komunikasi Publik

Komunikasi publik yang kurang baik menjadi salah satu permasalahan yang menghambat upaya percepatan penanggulangan pandemi Covid-19. Upaya penegakkan hukum yang timpang, tidak terpenuhinya standar 3 T dalam melacak penyebaran Covid-19, hingga minimnya pengetahuan masyarakat terkait vaksinasi dipengaruhi oleh jembatan komunikasi dari hulu ke hilir tidak tersambung dengan baik.

Salah satu contohnya adalah isu tentang Ivermectin yang digadang-gadangkan menjadi obat terapi Covid-19 yang menurut Menteri BUMN Erick Tohir sudah dapat izin edar dari Badan POM RI. Namun kemudian pernyataan ini dibantah oleh Badan POM yang mengatakan bahwa Ivermectin hanya diberikan izin sebagai obat cacing dan parasit bukan obat Covid-19. Kesimpang siuran seperti inilah yang semakin membuat pemerintah kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Oleh karena itu, kita berharap pemerintah selain menegakan disiplin hulu dan hilir juga dapat memperbaiki komunikasi publiknya. Pemerintah sebaiknya hanya memberikan informasi terkait perkembangan pandemi melalui satu pintu. Sehingga tidak ada lagi informasi yang datang dari berbagai pihak yang terbukti menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Kita berharap pemerintah secara konsisten dan persisten memberikan perkembangan terbaru tentang covid 19 setiap hari di media-media nasional seperti televisi dan radio. Blocking time informasi layanan masyarakat yang persisten setiap hari ini selain menimbulkan aura krisis di masyarakat juga dapat membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pandemi. Cara cara ini saya rasa akan sangat efektif untuk melawan informasi tidak benar yang selama ini beredar di masyarakat.

Apapun itu, setiap kebijakan pemerintah tidak akan ada artinya bila tidak diikuti oleh kesadaran masyarakat untuk menjalankannya. Pandemi Covid-19 ini tidak akan selesai bila kita tidak disiplin dan tidak peduli dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu mari kita gemakan Gerakan Disiplin Nasional Melawan Covid 19 mulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar kita.

Komentar Facebook