Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha memberikan selamat kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang terpilih menjadi penjabat gubernur DKI Jakarta. Heru akan menggantikan Gubernur Anies Baswedan yang masa jabatannya habis 16 Oktober mendatang
“Selamat kepada Bapak Heru Budi Hartono yg telah ditunjuk menjadi Pejabat Gubernur DKI 2022 -2024 semoga Jakarta bisa kembali menjadi Rumah Keragaman dan Bahagia Warganya,” tulis Giring lewat akun Twitter resminya, Sabtu, 8 Oktober 2022.
Jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria diketahui akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Jabatan pemimpin DKI Jakarta selanjutnya akan diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sampai 2024.
DPRD DKI dan Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah mengajukan tiga calon Pj Gubernur, yakni Kasetpres Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
Dalam Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat siang, pemerintah memutuskan memilih Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI.
Ketua PSI DKI Michael Victor Sianipar memastikan pihaknya akan tetap kritis meski Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lengser dan digantikan oleh penjabat atau Pj Gubernur. Dia menjelaskan hal itu memang menjadi beban dan pekerjaan rumah berikutnya, karena Pj Gubernur merupakan orang yang dipilih Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Kalau saat Pj Gubernur PSI tidak kritis ya mati kita. Jadi enggak mungkin enggak kritis. Pj ini orangnya Jokowi sudah pasti. Sementara kita pendukung dan loyalisnya Jokowi, kita sih berani-berani saja, harus berani kalau Jakarta,” ujar dia saat berkunjung ke Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Juni 2022.
Michael mengatakan, tahun 2022 ini, dengan adanya pejabat pengganti Anies Baswedan, bisa menjadi momentum bergesernya PSI DKI dari oposisi menjadi partai pro pemerintah. Dengan harapan, kata dia, tahun 2024 nanti, bisa jadi partai penguasa di Jakarta.
Namun, partainya di DKI akan tetap dan harus kritis terhadap Pj Gubernur. “Misalnya, oh sekarang pendukung pemerintah di Jakarta, tapi masih ada masalah banjir dan macet lagi, ya harus tetap dikritisi,” katanya.
Karena, kata dia, jika tidak kritis jadinya membuat PSI DKI seperti partai yang tidak konsisten. Ditambah lagi pemilih PSI adalah orang kelas menengah yang kritis, sehingga jika mereka melihat partai yang didukungnya tidak konsisten dan kritis bisa jadi beralih pilihannya.
sumber
